Tidak hanya itu, isu terkait efisiensi anggaran dan keberadaan kabinet gemuk juga menjadi sorotan utama.
Sebelumnya, gelombang protes sudah mulai terlihat sejak Kamis, 20 Februari 2025, saat massa BEM SI menggelar aksi di lokasi yang sama.
Dalam aksinya, BEM SI membawa sembilan tuntutan utama yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.
Mereka juga menolak revisi UU Minerba, menolak dwifungsi TNI, serta menuntut peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
Salah satu tuntutan yang paling mencuri perhatian adalah desakan agar pemerintah menghentikan segala bentuk impunitas dan segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Massa juga mengecam dugaan campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo yang akan datang.
Isu ini semakin mempertegas keresahan publik terhadap arah politik Indonesia pasca pemilu.
Aksi yang dilakukan secara beruntun ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis.
Banyak pihak menilai bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan membuka ruang dialog agar situasi tidak semakin memanas.
Baca Juga: Drama Politik Memanas! Megawati Ambil Alih PDIP Usai Hasto Diborgol KPK!
Jika tidak, gelombang protes serupa bisa terus berlanjut dengan skala yang lebih besar.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan para demonstran.
Namun, melihat eskalasi aksi yang semakin meningkat, bukan tidak mungkin tekanan publik ini akan berdampak pada kebijakan yang akan diambil ke depannya.
Apakah pemerintah akan mendengar suara rakyat atau tetap bertahan dengan kebijakannya?***