"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar," tegas Luhut.
Ia bahkan optimistis bahwa dalam dua tahun ke depan, Indonesia bisa mencapai harga tunggal untuk BBM tanpa subsidi.
Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban fiskal negara dan memastikan bahwa anggaran subsidi benar-benar digunakan oleh mereka yang membutuhkan.
Persoalan subsidi BBM memang menjadi dilema yang tak kunjung selesai.
Baca Juga: Baterai Awet hingga 3 Hari! Vivo Y29 Hadir dengan Desain Kece & Fitur Canggih, Siap Jadi HP Favorit?
Di satu sisi, subsidi BBM yang diterapkan selama ini sering kali tidak tepat sasaran dan membebani anggaran negara.
Di sisi lain, menghapus subsidi secara total dapat memicu lonjakan harga BBM yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, skema blending tampaknya menjadi solusi jalan tengah yang lebih realistis.
Skema ini masih memberikan subsidi BBM dalam bentuk harga yang lebih murah untuk masyarakat luas, sembari mengalihkan sebagian subsidi dalam bentuk BLT agar lebih tepat sasaran.
Namun, tantangannya terletak pada mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar tidak menimbulkan celah penyimpangan.
Keputusan akhir mengenai skema subsidi BBM masih menunggu kajian lebih lanjut oleh pemerintah.
Namun, dengan perbedaan sudut pandang antara Bahlil dan Luhut, kebijakan ini perlu dirumuskan dengan pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Rakyat tentu berharap skema yang dipilih benar-benar mampu memberikan solusi tanpa menambah beban hidup mereka di tengah ketidakpastian ekonomi global.***