Negara Harus Hadir, Kemenaker Diminta Bertindak
SPAI menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kemenaker, harus mengambil langkah konkret dalam mengatasi ketidakadilan ini.
Regulasi yang berpihak pada pekerja platform harus segera diterbitkan, termasuk aturan mengenai pemberian THR bagi pengemudi ojol.
"Negara harus hadir! Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan yang jelas berpihak kepada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya. Ini bukan hanya soal THR, tapi juga hak-hak pekerja yang selama ini diabaikan oleh platform," kata Lily.
Baca Juga: Kriya dan Fesyen Jadi Pengganti Pasar Yang Ditarik Masyarakat
Tuntutan ini menjadi semakin relevan mengingat besarnya peran para driver ojol dalam mendukung mobilitas masyarakat.
Mereka adalah bagian dari roda ekonomi digital yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Jika pemerintah terus membiarkan platform menghindari tanggung jawabnya, maka kesejahteraan para pekerja digital akan semakin terpuruk.
Aksi Off Bid Serentak, Tekanan untuk Perubahan
Sebagai bentuk tekanan, aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar lainnya.
Baca Juga: OnePlus 13R, Performa Flagship Harga Miring, Worth It atau Cuma Gimmick? Cek Faktanya di Sini!
Para pengemudi serempak melakukan off bid sebagai bentuk protes terhadap kebijakan platform yang dinilai merugikan.
Aksi ini juga menjadi bentuk solidaritas agar tuntutan mereka didengar oleh pemerintah dan perusahaan.
Mogok massal ini menjadi pengingat bahwa di balik kemudahan layanan transportasi online, ada jutaan pekerja yang masih berjuang untuk mendapatkan hak dasar mereka.
Tanpa adanya regulasi yang tegas, ketimpangan ini akan terus terjadi, dan pengemudi ojol akan terus menjadi korban dari sistem yang tidak adil.