Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik dengan DPR dan publik menjadi kunci untuk meraih kepercayaan dan dukungan.
Tanpa itu, posisinya sebagai Menteri HAM akan terus berada dalam sorotan dan tekanan.
Sebagai penutup, penting bagi setiap pejabat publik untuk memiliki program kerja yang jelas dan terukur.
Hal ini tidak hanya memudahkan dalam evaluasi kinerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Semoga ke depan, Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Natalius Pigai dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.***