Selain itu, survei dari Celios menunjukkan bahwa publik juga meragukan kinerja Pigai.
Banyak yang menilai bahwa ia tidak terlihat bekerja dan perlu diganti.
Hal ini menjadi sinyal bahwa Pigai perlu meningkatkan kinerjanya dan lebih transparan dalam menyampaikan program-programnya kepada publik.
Pigai sendiri menegaskan bahwa ia tidak memiliki program 100 hari karena fokus pada program lima tahun.
Namun, tanpa adanya pencapaian yang jelas dalam 100 hari pertama, sulit bagi publik dan DPR untuk menilai efektivitas kepemimpinannya.
Baca Juga: Kasus Pagar Laut Tangerang, Penegakan Hukum Harus Berbasis Fakta, Bukan Asumsi Ceroboh
Apalagi, beberapa program yang diusulkannya dianggap tidak realistis dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
Kritik terhadap Pigai tidak hanya datang dari DPR dan lembaga riset. Publik juga mempertanyakan beberapa pernyataannya yang kontroversial.
Misalnya, ia pernah menyatakan bahwa kementeriannya tidak memiliki program 100 hari karena semua program sudah diselesaikan dalam 7 hari.
Pernyataan ini dianggap tidak masuk akal dan menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Pigai dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya juga menuai kritik tajam.
Banyak yang menilai bahwa permintaan tersebut tidak realistis dan tidak mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
Apalagi, tanpa adanya program yang jelas, sulit untuk membenarkan permintaan anggaran sebesar itu.
Dalam situasi ini, Pigai perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kinerjanya dan membuktikan bahwa ia mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri HAM.