HUKAMANEWS - Di tengah polemik pagar laut dan terbitnya SHGB dan HGB di kawasan perairan laut di beberapa wilayah Indonesia, keberadaan polisi seakan menghilang.
Tidak ada polisi yang berupaya mencari atau mengusut tuntas siapa dalang di balik pemagaran laut yang kini makin terang benderang terbuka ke publik.
Padahal Presiden Prabowo dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1), sudah mengingatkan bahwa negara hancur, jika tentara, polisi dan intelijen dilemahkan.
Peringatan Prabowo keras terhadap institusi TNI dan Polri.
"Yang membiayai TNI dan Polri adalah rakyat, TNI dan Polri harus mengayomi dan melindungi rakyat," kata Presiden Prabowo.
"Saya minta TNI Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin," ujarnya.
Prabowo juga menegaskan, TNI dan Polri harus selalu ada di tengah-tengah rakyat, bersama rakyat, bersama membangun.
"Jadi TNI dan Polri tentara rakyat polisi rakyat," tegasnya.
Sementara itu pengamat politik Ray Rangkuti menilai panasnya politik saat ini karena ketidakberdayaan institusi Polri yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Inilah warisan dari Pak Jokowi merusak moral demokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi dan meningkatnya polisi yang awut-awutan," kata Ray.
"Seperti yang kita ketahui sekarang perlu tuh kalau memperbaiki polisi, copot Kapolri yang sekarang, Pak Sigit," ujarnya.
"Tanpa ada pencopotan Pak Sigit, jangan harap ada reformasi institusi polri," tegas Ray, di acara iNews TV, dikutip pada Jumat (31/1).