"Semoga tidak ada skenario melindungi pelaku."
Menurutnya, meski sudah ada perintah Presiden untuk bongkar pagar laut, namun kepemilikan sertifikat HGB, perijinan dan motif perlu diusut tuntas.
Agar persekongkolan busuk pengusaha-pejabat yang rugikan rakyat bisa dibawa ke ranah hukum.
"Pak Prabowo, negara harus konsisten hadir untuk tegakkan hukum," tegas Syamsuddin.***