“Saya sudah minta kepada BTN untuk menuntaskan persoalan ini. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat,” imbuh Erick.
BTN memang memainkan peran kunci dalam program penyediaan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Sayangnya, keberadaan developer nakal menjadi tantangan besar dalam implementasi program tersebut.
Para developer ini sering kali tidak menyerahkan sertifikat kepada konsumen setelah cicilan selesai.
Hal ini membuat masyarakat yang sudah membayar lunas rumah mereka tetap berada dalam ketidakpastian hukum atas aset yang seharusnya menjadi hak mereka.
Erick menyebutkan, BTN perlu memperketat seleksi terhadap developer yang menjadi mitra kerja sama.
Ia juga mendorong transparansi dalam proses pembiayaan agar masyarakat tidak dirugikan lagi di masa depan.
“Saat ini, BTN harus memastikan bahwa setiap mitra developer benar-benar berkomitmen untuk menjalankan program ini sesuai aturan.
Jangan sampai masyarakat menjadi korban ketidakseriusan developer,” tegas Erick.
Selain itu, Erick juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat memilih rumah dengan skema cicilan.
Informasi yang jelas mengenai pengembang dan legalitas sertifikat perlu menjadi perhatian utama sebelum memutuskan pembelian.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program besar seperti ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat.
Dengan demikian, tujuan mulia program penyediaan rumah rakyat dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
BTN kini berada di bawah tekanan untuk membuktikan komitmennya. Erick berharap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan BTN bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.