HUKAMANEWS - Kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali mencuri perhatian publik.
Isu panas soal intervensi politik mulai beredar, apalagi setelah rumor pertemuan virtual antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto mencuat.
Spekulasi pun berkembang, memunculkan tanda tanya besar: apakah ada barter politik di balik drama ini?
Hasto Kristiyanto, yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan, mendadak jadi pusat perhatian.
Baca Juga: Drama Hasto di KPK: Megawati dan Prabowo Disebut Sepakat, Ada Apa di Balik Layar?
Ditambah dengan rumor pembicaraan virtual antara dua tokoh besar itu, publik semakin bertanya-tanya soal keadilan hukum di negeri ini.
Namun, Ketua DPP PDIP Said Abdullah segera memberikan klarifikasi tegas.
Menurut Said, hubungan baik antara Megawati dan Prabowo tak bisa diartikan sebagai 'jalan pintas' hukum untuk Hasto.
Ia menekankan pentingnya berpikir jernih dan menghindari spekulasi yang bisa memperkeruh suasana.
"Ibu Mega adalah sosok yang tegas dalam menjunjung hukum. Tidak ada barter politik atau dagang status hukum," ujar Said.
Baca Juga: Redmi Perkenalkan Ponsel dengan Baterai Jumbo 8000 mAh, Benarkah Jadi Game Changer?
Pertemuan Virtual yang Sarat Misteri
Rumor soal pertemuan via aplikasi Zoom antara Megawati dan Prabowo sebelum pemeriksaan Hasto mencuat dari berbagai sumber.
Kabarnya, pertemuan itu diinisiasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Salah satu isu yang dibahas adalah status hukum Hasto di KPK.
Namun, Dasco langsung membantah rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya berada di tangan KPK, tanpa intervensi politik.