"Presiden Jokowi sudah dipecat dari PDIP, jadi tuduhan bahwa ia ingin melengserkan Hasto atau Megawati adalah spekulasi belaka," tambahnya.
Tudingan tersebut, menurut Biran, sengaja dimainkan untuk menarik perhatian publik dan menggiring opini tertentu.
Faktanya, Jokowi saat ini tidak memiliki wewenang dalam partai atau pemerintahan.
"Sehingga, tuduhan ini lebih kepada upaya menciptakan keresahan politik, bukan berbasis fakta hukum atau logika kekuasaan," pungkasnya.
Dalam konteks ini, publik diharapkan dapat lebih kritis dalam menyikapi isu-isu politik semacam ini.
Narasi politik yang tidak berdasar kerap kali digunakan sebagai alat untuk menutupi isu utama atau menciptakan distraksi dari persoalan inti.
Sebagai masyarakat, kita perlu bijak dalam menyaring informasi dan memahami konteks yang lebih luas.
Kasus Hasto ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang sarat intrik menjelang tahun politik 2025.
Baca Juga: Xiaomi Mix Flip 2 Bakal Rilis Lebih Cepat, Ini Bocoran Fitur Barunya!
Fokus utama tetap harus pada proses hukum yang transparan dan adil, tanpa intervensi politik dari pihak mana pun.***