HUKAMANEWS - Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan kabar tak sedap dari gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung pada 13-15 Desember 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Sebanyak 18 oknum polisi diduga terlibat dalam aksi pemerasan terhadap ratusan warga Malaysia yang hadir di acara tersebut.
Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun X @Twt_Rave, yang menyebutkan bahwa oknum polisi Indonesia melakukan penangkapan dan tes urine mendadak terhadap lebih dari 400 penonton asal Malaysia.
Mereka kemudian diduga diperas dengan total uang mencapai 9 juta Ringgit Malaysia atau setara Rp32 miliar, meskipun hasil tes urine menunjukkan negatif narkoba.
Menanggapi hal ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bergerak cepat dengan mengamankan 18 personel yang diduga terlibat.
Mereka berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengecam keras tindakan tersebut.
Menurutnya, perbuatan para oknum polisi ini tidak hanya mencoreng institusi Polri, tetapi juga mempermalukan bangsa dan negara.
Baca Juga: Konflik Panas Pameran Yos Suprapto, Lukisan Diturunkan, Kurator Mundur, dan Karya Pulang ke Jogja!
Ia menekankan bahwa sanksi demosi tidaklah cukup; para pelaku harus dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan diproses pidana atas tindakan pungutan liar sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti dampak negatif kejadian ini terhadap citra pariwisata Indonesia, khususnya di sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) yang sedang digalakkan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa promosi pariwisata yang menggunakan anggaran besar bisa hancur oleh perilaku oknum polisi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya tanpa memikirkan dampak luas bagi negara.
Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, di mana banyak netizen mengecam tindakan para oknum polisi tersebut.