HUKAMANEWS - Jokowi dianggap orang paling bertanggungjawab dalam maraknya peredaran judi online yang sudah memakan banyak korban.
Hal ini disebut mantan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Prof Hendri Subiakto.
Pasalnya di saat rezim Jokowi inilah server-server yang semula aturannya harus di dalam negeri, sejak di era Jokowi banyak dialihkan ke luar negeri.
"Server atau data-data tentang warga negara atau transaksi dan aktivitasnya di dunia online itu harus di Indonesia aturannya," ujar Hendri dikutip dari tayangan Indonesia Lawyer Club, pada Rabu (13/11).
"Sekarang memang banyak di luar negeri server-server itu, kenapa di luar negeri karena PP atau Peraturan Pemerintah, regulasinya membolehkan di luar negeri. Padahal saya dulu paling protes," kata Hendri.
Menurut Hendri, aturannya di tahun 2012 sudah disebutkan bahwa server harus berada di Indonesia.
"Tapi semenjak pemerintahan Jokowi di peiode terakhir tahun pertama 2019, server untuk penyelenggara sistem elektronik privat boleh di luar negeri," jelas Hendri.
"Maka berbondong-bondonglah pindah ke luar negeri semuanya," sebutnya.
Pernyataan Hendri ini senada dengan apa yang pernah dibongkar akun media sosial X #99, bahwa untuk pengamanan fisik judol biasanya mereka buka kantor di Kamboja, sebelum di Filipina.
Rekrut admin dari Indonesia untuk dikirim ke sana, sampai di negara tujuan passpor pekerja WNI ditahan biar tidak lari.
"Sedangkan untuk pengamanan situs judi online mereka bekerjasama dengan oknum-oknum di Kominfo".
Namun di sinilah bau amisnya.