Dikutip dari akun X Tinta Kelam, pada Jumat (8/11), sejak kemarin Peringatan Darurat sudah trending di akun media sosial X.
Aksi kemarahan warga juga ditengarai oleh penggusuran tanah milik warga yang diambil untuk proyek PIK 2 berkedok Proyek Strategi Nasional (PSN).
Soal keterlibatan Jokowi yang sangat kental dalam proyek PSN BSD dan PIK 2 ini sudah diingatkan Bivitri Susanti dan Muhammad Said Didu.
Menurut Bivitri yang merupakan pakar hukum tata negara bahwa Jokowi dalam proyek ini tak ada transparansi dan ngebet dilakukan untuk taipan.
Kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar Perpres PSN SD dan PIK 2.
"Prosesnya tertutup ini jelas melanggar hukum," ujarnya dikutip dari akun X Zay3456.
Bahkan yang mengejutkan dari pernyataan eks Menteri BUMN Muhammad Said Didu yang gencar membantu rakyat yang tanahnya digusur paksa, mantan Wapres Ma'ruf Amin juga jadi korban.
"Bayangkan kampungnya wapres Ma'ruf Amin Tanara ikut digusur dia diam saja," katanya.
"Bahkan tanahnya Wapres ditawar Rp30 ribu, sawah, itu kampungnya Ma'ruf Amin seorang wapres (mantan). Bisa dibayangkan wakil seorang presiden tidak bisa teriak," ujar Said Didu geram.***