Sri Mulyani menjelaskan, badan baru ini bertujuan mendukung transformasi digital melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas intelijen keuangan yang berbasis data.
Menurut Sri Mulyani, pengembangan infrastruktur teknologi dan analitik intelijen ini sangat penting untuk menghadapi pesatnya kemajuan teknologi global.
"Intelijen keuangan bukan hanya sekadar perangkat keras, tetapi juga mencakup data analitik dan kemampuan kecerdasan buatan (AI). Dengan demikian, kami dapat meningkatkan kapasitas pemantauan keuangan yang lebih efektif dan efisien," jelasnya.
Sri Mulyani juga menekankan, meskipun Kementerian Keuangan berada langsung di bawah Presiden, kementerian ini tetap menjalankan kerja sama erat dengan kementerian koordinator (kemenko) dan mendukung berbagai kebijakan lintas sektor.
Selain itu, tiga wakil menteri keuangan ditugaskan untuk berkoordinasi dengan setiap menko guna memperkuat komunikasi antar kementerian, terutama yang terkait dengan kebijakan perdagangan, industri, dan ketahanan pangan.
“Walau Kementerian Keuangan tidak berada di bawah kemenko, kami mendukung penuh kebijakan lintas sektor, baik dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk kebijakan perdagangan dan industri, maupun dengan kementerian-kementerian lain dalam berbagai program prioritas nasional,” lanjut Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, perubahan nomenklatur dan struktur ini bertujuan untuk menjadikan Kementerian Keuangan lebih responsif terhadap tantangan ekonomi dan sektor keuangan yang terus berubah.
Selain itu, perubahan ini memperkuat posisi kementerian dalam menghadapi era digitalisasi yang makin pesat dan kompleks.
Dengan reformasi ini, Kementerian Keuangan tidak hanya berusaha memperkuat fondasi ekonomi nasional tetapi juga menjaga agar Indonesia tetap kompetitif di tingkat global.***