HUKAMANEWS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja menyelesaikan sidang terbuka promosi doktor di Universitas Indonesia (UI) pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Disertasi yang diajukan Bahlil Lahadalia berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", membahas berbagai masalah dan tantangan dalam kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa walaupun hilirisasi nikel telah memberikan dampak positif, ada sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait keadilan bagi masyarakat daerah.
Dalam sidang doktoral tersebut, Bahlil Lahadalia menyoroti empat masalah utama dari dampak hilirisasi nikel. Pertama, ketidakadilan dalam alokasi dana transfer daerah.
Menurutnya, masyarakat daerah yang terkena dampak langsung dari aktivitas hilirisasi justru tidak mendapatkan bagian yang sepadan dari pendapatan yang dihasilkan.
Keterlibatan pengusaha daerah juga dinilai masih sangat minim, sementara investor dari luar negeri dan Jakarta mendominasi.
Bahlil menambahkan bahwa partisipasi perusahaan-perusahaan lokal di sektor hilirisasi yang memiliki nilai tambah tinggi masih sangat terbatas.
Padahal, industri hilirisasi merupakan sektor yang sangat potensial untuk mengangkat perekonomian lokal.
Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya rencana diversifikasi ekonomi pasca-tambang, yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Salah satu kritik Bahlil yang cukup menonjol adalah minimnya dukungan dari perbankan nasional untuk membiayai investasi di sektor hilirisasi.
"Salah satu masalah besar kita adalah perbankan nasional yang belum mau membiayai investasi di sektor hilirisasi," ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa pengusaha-pengusaha daerah sering kali tidak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendanaan.