HUKAMANEWS - Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar bocornya 6,6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Gimana enggak bikin heboh, lha wong yang jadi korban bukan cuma rakyat jelata, tapi juga orang-orang penting di negeri ini.
Pakar Keamanan Siber dari CISSReC, Pratama Persadha, dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Jumat 20 September 2024, mengungkapkan bahwa NPWP Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri sudah dinonaktifkan.
Baca Juga: Kudeta Kepemimpinan di Tubuh Kadin: Menyibak Hubungan Gelap Penguasa dan Pengusaha
Nah, pertanyaannya, gimana dengan nasib kita yang cuma rakyat biasa?
Menurut Pratama, data yang bocor ini bukan cuma hoaks atau kabar burung semata.
Ia mengaku sudah melihat sampel data yang diberikan oleh hacker dan memverifikasi beberapa di antaranya di situs Dirjen Pajak.
Hasilnya, dari 10.015 sampel data yang dicek, ada nama-nama penting seperti Presiden Joko Widodo, Gibran, Kaesang, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani, dan lain-lain.
“Saya sudah melakukan verifikasi di situs Dirjen Pajak tentang NPWP yang ada, dan memang benar ada data-data yang cocok dengan milik pejabat-pejabat tersebut,” ujar Pratama.
“Dan ternyata NPWP mereka sudah dinonaktifkan oleh Dirjen Pajak. Kalau ingin diaktifkan kembali, ya silakan datang ke KPP terdekat,” lanjutnya.
Penonaktifan NPWP pejabat ini, menurut Pratama, merupakan salah satu langkah mitigasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak.
Tapi, apa cukup hanya begitu? Bagi Pratama, ini masih jauh dari kata cukup.
Kenapa? Karena yang bocor ini adalah data milik rakyat, yang sifatnya sangat detail dan valid.