HUKAMNEWS - Layanan Transjakarta yang belakangan ini semakin buruk menjadi sorotan publik. Banyak yang mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan perubahan signifikan, terutama dalam hal pengangkatan direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Pasalnya, jabatan direksi yang diisi oleh kandidat yang dipilih tanpa mempertimbangkan kemampuan manajerial dan kapabilitas yang mumpuni, dianggap sebagai salah satu penyebab utama menurunnya kualitas layanan transportasi publik ini.
Salah satu solusi yang diajukan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas Mendes, adalah dengan mengadakan rekrutmen terbuka untuk pengisian jabatan direksi Transjakarta.
Ia menilai selama ini pemilihan direksi sering kali dilakukan atas dasar kedekatan dengan pejabat Pemprov DKI Jakarta, tanpa memprioritaskan kualitas dan kompetensi.
Menurut Fernando, sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta mengangkat direksi yang benar-benar memahami seluk-beluk transportasi massal.
“Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mengangkat para direksi Transjakarta dari kalangan profesional yang memang mengerti dan memahami mengenai transportasi massal,” ujarnya.
Baca Juga: 4 Institusi Negara Diam, Gibran Ada Dibalik Skandal Akun Fufufafa?
Fernando berharap bahwa rekrutmen direksi yang dilakukan secara terbuka dan profesional dapat menghasilkan jajaran pemimpin yang tidak hanya memiliki kapabilitas manajerial yang kuat, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan ide-ide brilian untuk membenahi serta mengembangkan layanan Transjakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga diharapkan mampu menunjukkan keberanian dalam merombak jajaran direksi Transjakarta.
Pembenahan ini dinilai sangat penting agar layanan transportasi publik tersebut bisa kembali membaik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta.
Fernando menegaskan bahwa Heru Budi Hartono harus mampu mengambil langkah berani untuk memastikan bahwa transformasi Jakarta sebagai Kota Global dapat diwujudkan melalui perbaikan layanan transportasi massal.
"Jangan lagi mengangkat jajaran direksi karena kedekatan dengan Gubernur atau pejabat lainnya di Pemprov DKI," tegasnya.
Perombakan ini bukan hanya soal memilih direksi yang lebih berkompeten, tetapi juga menyusun strategi manajemen yang lebih efektif dan efisien agar layanan Transjakarta tidak terus merosot.