Praktik co-firing biomassa, yang memperpanjang usia PLTU, juga dikhawatirkan mendorong pembukaan hutan baru untuk memenuhi kebutuhan biomassa.
Hal ini bertentangan dengan prinsip transisi energi yang seharusnya dilakukan tanpa merusak lingkungan, terutama hutan.
6. Evaluasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang ada agar mendukung pencapaian target netral karbon.
NEK diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya, sehingga sektor industri dapat berpartisipasi aktif dalam dekarbonisasi.
Baca Juga: Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Benarkah Akan Meredakan Ketegangan dengan Jokowi?
Kebijakan NEK juga harus disertai dengan aturan yang kuat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi dampak negatif.
7. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Energi
Pelibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan kebijakan energi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Partisipasi masyarakat akan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Long Weekend hingga 16 September 2024, Libur Peringatan Hari Besar Islam Apa?
8. Penguatan Pengawasan dan Transparansi Kebijakan Energi
Untuk memastikan implementasi kebijakan energi yang adil, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparan.
Pengawasan ini termasuk evaluasi terhadap instrumen wajib seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan perizinan lainnya.
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menghindari risiko sosial dan lingkungan dari pelaksanaan kebijakan energi oleh korporasi.