2. Sumber Eksternal
Masyarakat sebagai pengguna layanan publik, vendor, dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan instansi pemerintah juga turut memberikan informasi.
3. Sumber Ahli
Para ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, dan instansi lain yang memiliki keahlian dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.
Data dari ketiga sumber ini kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan indeks integritas yang mencerminkan tingkat risiko korupsi di instansi terkait.
Baca Juga: Obama & Michelle Resmi Dukung Kamala Harris! Langkah Keren Menuju Pilpres AS 2024, Simak Detailnya!
Analisis ini juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi untuk memastikan akurasi hasil survei.
Tujuan utama dari SPI adalah untuk mengukur tingkat risiko korupsi dengan mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap praktik korupsi dalam suatu instansi.
Hasil survei diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan korupsi yang lebih efektif.
Lebih dari itu, SPI juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya SPI, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.
"Kita berharap hasil survei ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia," ujar Efa Yonnedi.
Baca Juga: Kepincut Mazda CX3 Facelift? Siapkan Mahar Segini untuk Memboyong ke Garasi Rumah Anda
Universitas Andalas tidak hanya akan terlibat dalam pengumpulan dan analisis data, tetapi juga akan memberikan dukungan dalam bentuk penelitian dan evaluasi.