HUKAMANEWS - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tengah melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) untuk Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Hasto saat menerima petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) Kota Bekasi di kediamannya, Villa Taman Kartini, Kota Bekasi, pada Selasa lalu.
"Kami bersama Pantarlih dan KPU akan melakukan coklit, pak. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian data pemilih yang DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan fakta empiris di lapangan. Kalau sesuai kami akan mencatatnya juga sesuai pak. Tujuan utamanya kami melindungi hak pilih," kata Ketua Divisi Data dan Informasi pada KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat di Bekasi.
Kehadiran petugas dalam rangka verifikasi faktual data pemilih ini kerap disebut coklit pemilu atau pencocokan dan penelitian dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Baca Juga: Pengembangan Perkara Kasus Korupsi LNG Pertamina, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru
Ahmad hadir bersama anggota KPUD Kota Bekasi Afif Fauzi, perwakilan Bawaslu Kota Bekasi, petugas Pantarlih M. Parouk Ridwan serta Ketua RW Guntur Kiama Putra, dan Ketua RT Alfian dipersilahkan Hasto dan istri untuk memasuki rumahnya.
Membuka perbincangan, Hasto menceritakan Ketua RW setempat bernama Guntur yang menginformasikan akan ada pencocokan untuk data pemilih.
"Ya udah, monggo kapan? Kebetulan saat ini saya baru lembur-lembur. Maka mohon maaf pagi-pagi, karena Kamis tanggal 4 Juli nanti saya akan ujian seminar hasil doktoral saya yang kedua. Pengujinya sangat kritis soalnya. Maka saya review terus," ucapnya sambil tertawa.
Hasto juga menambahkan bahwa kegiatan coklit ini merupakan hal baik yang mendapat perhatian dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Dari Ibu Mega selalu mengirimkan pesan kepada kami seluruh kader PDIP untuk mendukung seluruh tahapan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan data pemilih. Karena apa pun hak konstitusional warga untuk memilih itu dijamin Konstitusi," ungkap Hasto.
Dia pun sempat mengulas soal kisruh daftar pemilih tetap (DPT) yang terjadi pada Pemilu 2009.
"Saya inisiator hak angket ketika menjadi anggota DPR, terkait dengan persiapan DPT. Karena ini bukan masalah teknis, DPT bukan masalah teknis tapi ini ideologis. Tiap warga negara punya hak pilihnya itu harus dijamin oleh konstitusi. Agar bisa menggunakan haknya dalam memilih. Maka kami berjuang habis-habisan," jelas Hasto.
Dialog terkait pencocokan dan penelitian itu dilakukan sekitar 30 menit.