Heboh! Anggota DPR Ketahuan Judi Online, MKD Siap Jatuhin Sanksi Berat! Nama-namanya Bakal Dibongkar PPATK!

HUKAMANEWS - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah meminta Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, untuk segera mengungkapkan nama-nama anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam praktik judi online.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, kepada wartawan pada Rabu 26 Juni 2024.

Menurut Nazaruddin, MKD akan segera memanggil anggota DPR yang terlibat untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.

Baca Juga: PPATK Didesak DPR untuk Berkontribusi dalam Operasi Penangkapan Fredy Pratama

"MKD meminta kepada ketua PPATK agar segera mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam perjudian online. MKD akan segera memanggil mereka untuk memberikan klarifikasi," tegas Nazaruddin.

Beliau juga menegaskan bahwa MKD tidak akan ragu untuk memberikan sanksi berat kepada anggota DPR yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut.

"Jika memang benar terlibat, mereka pasti akan dikenakan sanksi berat," ujarnya dengan tegas.

Baca Juga: KPK Terus Menyidik Kasus Harun Masiku Tanpa Politisasi dan Periksa Hasto Kristiyanto sebagai Saksi

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR juga telah mengajukan pertanyaan kepada PPATK mengenai kemungkinan adanya anggota dewan yang terlibat dalam judi online.

Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja Komisi III DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, mengungkapkan bahwa lebih dari seribu anggota dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlibat dalam praktik judi online.

"Terkait dengan pertanyaan mengenai adanya anggota dewan yang terlibat dalam judi online, kami menemukan lebih dari seribu orang. Data-data ini sudah kami punya," ungkap Ivan.

Baca Juga: Modus Jual Beli Rekening untuk Judi Online Terbongkar, PPATK Sebut Pengepul Beli Rp 100 Ribu dari Warga

Ivan juga menyatakan bahwa akan menyerahkan nama-nama anggota DPR yang terlibat judi online kepada MKD DPR untuk proses lebih lanjut.

"Saya akan memberikan informasi ini kepada MKD sesuai dengan keterangan yang telah kami sampaikan sebelumnya," kata Ivan kepada wartawan di Gedung DPR RI.

Meskipun Ivan tidak memberikan detail jumlah pasti anggota DPR yang terlibat, beliau menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh langsung dari MKD RI.