Sementara itu, reaksi masyarakat terhadap isu ini juga tidak bisa diabaikan.
Banyak pihak menuntut agar tindakan tegas diambil untuk menegakkan aturan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Dalam kesimpulannya, masalah ini tidak hanya menjadi perhatian internal MKD dan PPATK, tetapi juga menyoroti pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan publik.
Baca Juga: Ancaman Sanksi Bagi ASN dan TNI-Polri yang Main Judi Online, Mendagri Siapkan Aturan Baru
Harapan masyarakat adalah agar langkah-langkah yang diambil tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga efektif dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial di negeri ini.***