HUKAMANEWS - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan pentingnya PPATK untuk mengungkap daftar lengkap pemain judi online yang terlibat di lembaga eksekutif dan yudikatif.
Kritik ini dilontarkan Nasir dalam rapat kerja Komisi III dengan PPATK di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.
Ia menyatakan keberatannya jika hanya anggota legislatif yang menjadi fokus, sementara pihak eksekutif dan yudikatif luput dari sorotan.
Baca Juga: Ancaman Sanksi Bagi ASN dan TNI-Polri yang Main Judi Online, Mendagri Siapkan Aturan Baru
"Dalam upaya memerangi praktik judi online, tidak boleh ada diskriminasi. Eksekutif dan yudikatif juga harus ditelusuri dengan tuntas," tegas Nasir Djamil.
Menyambut pernyataan Nasir, Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Supriansa, menambahkan bahwa langkah ini diperlukan untuk mengakhiri praktik judi online yang merajalela di berbagai sektor kekuasaan.
"Kami mendukung PPATK untuk membuka seluruh aspek terkait judi online ini agar masalah ini bisa diselesaikan secara menyeluruh," ujarnya.
Baca Juga: Skandal Judi Online DPR, PPATK Beberkan Lebih dari 7 Ribu Transaksi
Komentar serupa juga datang dari Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, yang mendorong PPATK untuk melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap pemain judi online di kalangan penguasa, termasuk di lembaga penegak hukum.
"Pemetaan ini penting untuk mengetahui sejauh mana praktik judi online telah merambah dalam struktur kelembagaan," paparnya.
Dalam tanggapannya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa lembaganya telah mengantongi data detail mengenai pemain judi online, khususnya di kalangan anggota dewan.
Baca Juga: Menakutkan! Wabah Bakteri 'Pemakan Daging' Merebak di Jepang, Lebih dari 1000 Kasus Dilaporkan
Ivan menjelaskan bahwa informasi ini telah disampaikan kepada beberapa pimpinan lembaga terkait.
"Kami memiliki cluster khusus yang mencatat secara terpisah perputaran uang terkait judi online di berbagai institusi," ungkap Ivan.
Ivan juga menegaskan bahwa praktik judi online tidak hanya terbatas pada anggota legislatif, namun juga melibatkan lebih dari seribu orang di DPR, DPRD, dan sekretariat jenderalnya.