HUKAMANEWS - Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik menjelang Pemilu 2024, muncul pertanyaan mengenai peran serta kementerian dalam mendukung salah satu pihak.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa kegiatan dan program yang dijalankan oleh kementeriannya berada jauh dari pengaruh politik elektoral.
Klarifikasi ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Baca Juga: Keistimewaan Kucing dalam Islam, Hewan Kesayangan Nabi Muhammad SAW yang Diberkahi
Menurut Muhadjir Effendy, seluruh program yang dijalankan oleh Kemenko PMK, termasuk kunjungan kerja ke berbagai daerah, telah direncanakan jauh hari sebelum masa pemilihan umum.
Ia menekankan bahwa fokus utama kegiatan tersebut adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya di depan delapan hakim konstitusi, Muhadjir Effendy memaparkan contoh konkret dari program kerja Kemenko PMK, seperti kunjungan kerja ke Kabupaten Lamongan dan Berau.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG, Sidang Sengketa PHPU Pilpres di MK, 4 Menteri Jokowi Hadir
Kedua kunjungan ini, kata Muhadjir Effendy, bertujuan untuk meninjau langsung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah.
Muhadjir Effendy juga menjelaskan bahwa dalam kunjungan kerja tersebut, pihaknya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti sanitasi dan pengerukan sungai, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dan pembangunan mercusuar.
Semua ini dilakukan dalam rangka mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
Tidak hanya itu, Muhadjir Effendy menambahkan bahwa selama kunjungan, Kemenko PMK juga berkesempatan untuk menyerahkan bantuan pangan secara simbolik dan berdialog dengan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga yang mengalami stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah.
Klarifikasi Muhadjir ini penting mengingat adanya spekulasi yang mengaitkan kegiatan kementerian dengan agenda politik tertentu, terutama menjelang pemilihan umum.