HUKAMANEWS – Dalam menghadapi bulan suci Ramadhan hingga momen Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Perum Bulog telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat Indonesia.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengungkapkan optimisme terhadap kesiapan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berjumlah 1,4 juta ton, ditambah dengan sisa kuota impor tahun ini sebanyak 1,5 juta ton.
Dengan total stok yang mencapai hampir 3 juta ton, Bulog berada dalam posisi yang kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah masyarakat.
“Kita punya amunisi yang cukup untuk menjamin kelancaran distribusi beras selama bulan puasa hingga Lebaran nanti,” ujar Suyamto dengan penuh percaya diri.
Ketersediaan beras ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pasar umum, baik pasar induk, pasar tradisional, maupun ritel modern, tapi juga program-program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang akan berlangsung hingga Juni 2024.
“Mulai Januari ini, kita sudah distribusikan paket bantuan pangan seberat 10 kg per keluarga kepada 22 juta keluarga yang membutuhkan,” tambah Suyamto, menegaskan komitmen Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, Bulog juga aktif melakukan intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), dengan menyediakan beras berkualitas yang dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp54.000 per 5 kg.
Kegiatan ini ditujukan untuk menjangkau langsung masyarakat di pemukiman penduduk atau area keramaian, sebagai upaya langsung Bulog dalam mengendalikan harga beras di tingkat konsumen.
Dalam menghadapi fluktuasi harga beras, Suyamto menegaskan bahwa pemerintah dan Bulog tengah berupaya keras untuk mencapai keseimbangan harga yang adil bagi produsen dan konsumen.
“Kami berharap, dengan upaya-upaya ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga dan ketersediaan beras,” ucap Suyamto.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti aksi cepat tanggap pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, seperti fenomena El Nino, yang berpotensi mengganggu produksi pangan.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap ketersediaan dan harga beras di pasaran.