HUKAMA NEWS - Debat Cawapres, Pemilu 2024, memunculkan perbincangan serius seputar krisis petani.
Dalam acara Debat Cawapres Pemilu 2024, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyoroti minimnya minat masyarakat desa untuk menjadi petani, mengaitkannya dengan ketidakmudahan mendapatkan pupuk subsidi.
Dalam suasana debat Cawapres Pemilu 2024 yang mengadu gagasan, Mahfud MD memperhatikan persoalan serius, petani seringkali kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, menjadikan mereka terancam rugi.
Selain itu Mahfud MD membagikan solusi konstruktif dalam debat Cawapres Pemilu 2024, dengan mengingatkan pada keberhasilan program di Jawa Tengah yang dapat menjadi contoh baik.
Mahfud MD menyoroti permasalahan serius yang tengah melanda masyarakat desa di Indonesia.
Dalam suasana debat cawapres yang menarik perhatian publik, Mahfud MD memberikan sorotan terhadap minimnya minat masyarakat desa untuk terlibat dalam sektor pertanian.
Menurut Mahfud MD, salah satu akar permasalahan tersebut adalah persepsi bahwa menjadi petani saat ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.
"Kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani, karena justru rugi," ujar Mahfud MD dengan tegas di JCC Senayan, Jakarta, pada dikutip HukamaNews.com pada Minggu, 21 Januari 2024 malam.
Dalam pandangannya, Mahfud MD menyoroti kendala serius yang dihadapi oleh para petani terkait pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Soroti Kesejahteraan Petani, Gibran Dorong Ketersediaan Pupuk Murah dan Kelanjutan Reforma Agraria
"Terkadang kalau mau mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beri ke tengkulak. Nah di sini problemnya, sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu," ungkapnya.
Debat Cawapres, Pemilu 2024, menjadi panggung bagi Mahfud MD untuk mengadvokasi perubahan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Dengan tegas, Mahfud MD menyatakan bahwa aturan hukum yang mengatur masalah ini harus ditegakkan dengan baik.
Baca Juga: Gibran Ungkap 5 Juta Peluang Lapangan Kerja di Sektor Kelestarian Lingkungan atau ‘Green Jobs’