Dengan menetapkan bahwa Firli Bahuri bersalah melakukan pelanggaran etik, Dewan Pengawas memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan lebih lanjut.
Keputusan ini tentu saja memicu pro dan kontra di masyarakat, karena menimbulkan pertanyaan terkait integritas dan profesionalisme pimpinan KPK.
Kontroversi yang muncul seputar keputusan ini tak lepas dari ketiga faktor tersebut.
Baca Juga: Kok Bisa Sih, HP Seluler Malah Ketinggalan di Kereta Api
Pengunduran diri yang misterius, putusan Dewan Pengawas yang dianggap sebagai pukulan keras terhadap kepemimpinan Firli Bahuri, dan pemberhentian melalui Keppres menciptakan narasi yang rumit di sekitar kasus ini.
Pentingnya memahami konteks keputusan Presiden ini adalah upaya pemerintah dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga antikorupsi di tengah gempuran tugasnya untuk memberantas korupsi.
Keppres sebagai instrumen resmi menunjukkan bahwa pemberhentian Firli Bahuri bukanlah keputusan yang diambil secara gegabah, melainkan melalui proses yang cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Kok Bisa Sih, HP Seluler Malah Ketinggalan di Kereta Api
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait dinamika internal KPK dan pengaruh pihak-pihak tertentu dalam proses ini.
Kontroversi seputar kasus ini semakin memanas dengan adanya spekulasi tentang kemungkinan pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri.
Meskipun belum ada bukti konkret terkait tuduhan ini, namun isu pemerasan semakin memperumit kasus pemberhentian ini.
Dalam konteks ini, kehadiran Presiden Jokowi sebagai penandatangan Keppres menciptakan dua pandangan berbeda di mata masyarakat.
Ada yang melihatnya sebagai langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus korupsi di tingkat tertinggi, namun sebagian lain berpendapat bahwa terdapat tekanan politik tertentu yang dapat mempengaruhi independensi lembaga antikorupsi.
Seiring berjalannya waktu, mungkin akan terungkap lebih banyak informasi terkait peristiwa ini.