HUKAMANEWS - Bantuan sosial menjadi kontroversi , ketika bantuan sosial berupa makanan dan uang tunai menjadi marak jelang Pemilu 2024. Ada apakah ini?
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting , Pangi Syarwi Chaniago , belum - belum sudah menyebut membicarakan soal bantuan sosial ini seperti membuka sarung. Dibolak balik ya , akan tetap seperti itu.
" Karena perilaku masyarakat saat ini sudah sangat belajar cepat menjadi transaksional dan pragmatis. Masyarakat sedang menunggu siapa yang uangnya paling tinggi dan apa yang mau diberikan,"kata Pangi, panggilan akrabnya, di Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.
Dalam analisa Voxpol Center Research & Consulting, sudah menjadi rahasia umum bahwa bantuan sosial ini menjadi "cara halus" untuk menyuap masyarakat. Dan perilaku masyarakat ini akan sangat cepat berubah dengan adanya bantuan sosial ini.
"Harusnya dicegah lebih awal dan pencegahan pun sangat tergantung itikad baik yang ada di kekuasaan. Mengingat celah dan modusnya pun beraneka ragam."
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting , Pangi Syarwi Chaniago, ini kembali mengingatkan masyarakat untuk berdemokrasi secara benar.
Baca Juga: Siap-siap Libur Nataru, Jadwal Hari Libur dan Cuti Bersama Desember 2023, Asyik Libur 4 Hari!
"Berkacalah dari Amerika Serikat, negara demokrasi, tidak ada namanya bantuan - bantuan uang maupun barang diberikan kepada calon pemilihnya.Itu yang perlu kita contoh.
Sebelumnya , Cawapres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta masyarakat untuk menyadari bansos yang di berikan , sama sekali tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.
"Hari ini banyak uang beredar, termasuk di rakyat, yang itu bersifat bantuan sosial itu tidak ada urusannya sama pemilu," kata Cak Imin di acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di Pesantren Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Aceh Besar, Selasa tanggal 5 Desember 2023.
Baca Juga: Yang Bikin Gen Z Penasaran, Inilah Daftar Game Pemenang Google Play Best of 2023 Indonesia
Cak Imin mengatakan jika ada bantuan yang sifatnya program keluarga harapan (PKH) hingga bantuan sosial, anggarannya berasal dari negara bukan salah satu pasangan calon (paslon). Bantuan itu tersalurkan karena ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.
"Itu uang rakyat untuk rakyat. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim bantuan-bantuan itu untuk salah satu calon," tutupnya.