HUKAMANEWS - Pemilu 2024 sudah curang sejak dalam pikiran. Hal ini disebut oleh Alif Iman Nurlambang , aktivis 1998, ketika melihat saat ini ada gerakan sipil dari masyarakat sejak surat kekecewan Goenawan Muhammad dan suara Butet Kartaredjasa dialamatkan terhadap Presiden Joko Widodo.
Gerakan sipil ini berlanjut dengan petisi dari sekitar 334 orang yang dibacakan Juanda, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Maklumat Juanda. Diikuti dengan bacaan puisi Gus Mus, berjudul Republik Rasa Kerajaan, dan gerakan Kawal Pemilu, hingga ada gerakan Jembatan Serong.
"Gerakan sipil ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang ingin kembalikan reformasi ke cita - cita semula.Petisi ini menunjukkan bahwa perasaan ketidakadilan itu adalah nyata," jelas Alif Iman Nurlambang sebagai penggagas Maklumat Juanda, dalam Diskusi TITIK TEMU kali ini mengangkat topik Maklumat Juanda, di Jakarta, Sabtu, pada tanggal 2 Desember 2023.
Disamping mengingatkan Jokowi sebagai pemimpin untuk meletakkan pondasi batu reformasi di ujung kepemimpinannya. Jangka panjang , tujuan gerakan sipil ingin membangun jembatan kepada para generasi muda, khususnya Gen Z.
"Gen Z tidak tahu yang namanya jaman Order Baru dimana semua serba terbatas , asal rakyat kenyang. Gen Z juga tidak tahu runtuhnya Orde Baru.Generasi milenial yang merasakan hal ini, maka harus ada jembatan yang terhubung. Dengan gerakan sipil ini , Gen Z harus peduli dengan sejarahnya dan bisa bedakan apa itu demokrasi sesungguhnya," papar pihaknya, yang disiarkan radioganjar.com
Generasi Z ini yang jumlahnya besar, harus terus diingatkan bahwa demokrasi dibangun secara cek balance. Kesetaraan keadilan itu terjadi hari ini, begitu pula pemimpin yang adil itu dinilai hari ini, bukan janji - janji setelah menang.Ambisi akan kekuasaan itu bahaya.
Baca Juga: Mitigasi Banjir Secanggih Apapun Di Kota Semarang, Kalah Dengan Namanya Sampah
Jika Alif Iman Nur lambang mengingatkan semangat reformasi, dalam diskusi kali ini, disisi lain Ray Rangkuti sebagai peneliti lembaga survey , yang juga aktivis reformasi, secara telak mengatakan begitu isu muncul dinasti politik ini jelas sebagai awal nepotisme.
"Ini menyangkut prinsip berbangsa bernegara,tidak boleh konstitusi diubah demi kekuasaan ambisi politik. Sudah terbukti bahwa bangsa ini tidak diuntungkan dari dinasti politik, sudah terbukti di 117 daerah di Indonesia," tegasnya.
Sekali lagi , Ray mengatakan ambisi kekuasaan dan menabrak institusi demokrasi korbannya adalah Gen Z. Mindsetnya yang terjadi kemudian tanpa gantungan dinasti politik tanpa dukungan modal, mereka tidak bisa jadi pemimpin.
Baca Juga: Gen Z Tahukah Kamu Apa Itu Wara' yang Sudah Pernah Diingatkan Baginda Rasulullah SAW ?
"Padahal Gen Z ini masih punya mimpi menjadi elite politik. Karena menjadi elite politik bisa bantu banyak orang," tutup Ray Rangkuti.