Direktur Komersial PT PGN Danny Praditya Didakwa Rugikan Negara Rp246 Miliar Lewat Skema Jual Beli Gas

Kronologi Kasus

Perkara ini bermula dari pertemuan Danny dengan perusahaan anggota Indonesia Natural Gas Trader Association (INGTA) pada 11 Agustus 2017.

Pertemuan itu membahas kerja sama pengelolaan distribusi gas melalui skema Local Distribution Company (LDC), termasuk opsi akuisisi Isargas Group.

Danny kemudian menawarkan kerja sama kepada Iswan sebagai pemilik Isargas. Penawaran itu disetujui, mengingat Isargas saat itu tengah kesulitan keuangan untuk membayar utang.

Dalam rapat lanjutan pada Oktober 2017, Isargas Group bahkan secara tegas meminta pembayaran di muka sebesar 15 juta dolar AS sebagai syarat kerja sama.

Baca Juga: 1 September 2025 7 Aksi Demo Bakal Guncang Jakarta, Dari DPR Hingga Monas Jadi Titik Panas

Danny disebut aktif mendorong permintaan itu, dengan alasan uang muka tersebut akan dihitung sebagai bagian dari akuisisi jika proses uji tuntas selesai.

Direksi PGN akhirnya menyetujui skema advance payment, yang kemudian dijadikan pintu masuk untuk praktik korupsi.

Jerat Hukum yang Mengancam

Atas perbuatannya, Danny dan Iswan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui dalam UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jika terbukti bersalah, keduanya terancam hukuman pidana berat.

Kasus ini sekaligus mengingatkan kembali pada pentingnya transparansi dan tata kelola bisnis BUMN yang kerap menjadi target praktik penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga: AHY Ingatkan Aksi Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum: Kalau Terus Begini, Kita Semua yang Susah

Sidang lanjutan kasus ini diprediksi akan terus mengungkap banyak detail baru, termasuk aliran dana yang disebut tidak hanya memperkaya korporasi, tetapi juga individu-individu berpengaruh di sektor energi.

Publik menaruh perhatian besar karena kasus ini bukan sekadar soal kerugian negara, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan energi nasional bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.