Utang Fantastis Istri Menperin Rp74 Miliar Mangkrak, Pakar Tegas: Citra Pemerintahan Prabowo Bisa Rusak Kalau Tak Ada Tindakan!

"Meski berbagai dialog dilakukan, pihak PT Asiana Senopati tetap menghindar dari kewajiban," ujar kuasa hukum Marzuki.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus ini bisa mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

"Perusahaan ini seakan kebal hukum. Figur publik dengan rekam jejak seperti ini tidak pantas menduduki jabatan publik, apalagi jika terkait dengan keluarga menteri," tegas Uchok.

Ia bahkan mendesak Presiden Prabowo untuk segera mencopot Agus Gumiwang dari jabatannya.

Publik pun ramai menyoroti kasus ini di media sosial.

Baca Juga: Bupati Sudewo di Ujung Tanduk, Hari Ini Dipanggil KPK hingga Pansus DPRD Pati Panaskan Isu Pemakzulan!

Sebagian warganet menyebut bahwa kasus utang miliaran rupiah yang melibatkan keluarga pejabat negara mencerminkan lemahnya integritas di kalangan elit.

"Kalau rakyat kecil saja telat bayar cicilan langsung ditagih, kenapa pejabat atau keluarganya bisa seenaknya?" tulis seorang pengguna X yang mendapat banyak respons.

Saat ini, Pengadilan Niaga masih menunggu penetapan jadwal sidang pertama terkait PKPU.

Putusan pengadilan akan menjadi penentu apakah Loemongga dan perusahaannya harus segera membayar seluruh kewajiban atau masuk dalam proses restrukturisasi utang.

Pakar hukum menilai kasus ini bukan sekadar persoalan finansial, tetapi juga menyangkut kredibilitas pejabat publik.

"Jika dibiarkan, ini bisa mengurangi legitimasi moral pemerintah," kata seorang akademisi hukum dari Jakarta.

Baca Juga: Eks Pejabat Kemenkeu Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar dalam Skandal Jiwasraya

Dengan sorotan publik yang semakin besar, bola kini ada di tangan Presiden Prabowo.

Langkah yang diambilnya atas kasus ini bisa menentukan bagaimana pemerintahannya dipersepsikan dalam hal integritas dan ketegasan menghadapi elit yang bermasalah hukum.***