Warga Medan Kirim Karangan Bunga untuk KPK, Sindir Keras Bobby Nasution usai Pejabat Kepercayaannya Ditangkap

HUKAMANEWS - Penangkapan eks Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu gelombang reaksi warga Kota Medan.

Bukan hanya pernyataan di media sosial, bentuk dukungan kepada KPK juga terlihat nyata di lapangan.

Sejumlah karangan bunga memenuhi titik-titik strategis kota, membawa pesan yang tegas dan emosional dari warga Medan.

Ini bukan sekadar ekspresi gembira, tapi juga isyarat kritik terhadap pemerintahan yang baru saja berganti nahkoda.

Baca Juga: Terbongkar Proyek Mesin EDC BRI 2020-2024 Diduga Sarat Korupsi, KPK Geledah Kantor Pusat dan Periksa Eks Bos Besar

Nama Topan Ginting sebelumnya dikenal sebagai sosok yang dipercaya oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, sehingga penangkapannya menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Fenomena ini pun menjadi sorotan tajam, terutama karena terjadi di tengah sorotan terhadap proyek infrastruktur yang diduga penuh masalah.

Karangan bunga berjejer rapi di tiga lokasi penting di Kota Medan, seperti Taman Cadika, Jalan Karya Wisata, dan kawasan Lapangan Merdeka.

Pesannya beragam, mulai dari "Terima kasih KPK atas ditangkapnya Kadis PUPR Topan Ginting", hingga "Korban Galian Drainase" dan "Warga yang Terzalimi".

Baca Juga: BSU Tahap 2 Cair Awal Juli 2025, Segera Cek Nama Kamu, Ini Jadwal dan Syarat Lengkapnya!

Nama pengirimnya pun menyiratkan ironi, seperti "Stadion Teladan" dan "Lapangan Merdeka", simbol tempat publik yang selama ini terdampak proyek bermasalah.

Pemerhati sosial Sumatera Utara, Abyadi Siregar, menyebut gelombang dukungan terhadap KPK ini bukan hal biasa.

Menurutnya, masyarakat selama ini menilai Topan Ginting sebagai sosok yang tegas dan berwibawa, namun kenyataannya justru sebaliknya.

Penetapan Topan sebagai tersangka membuat warga merasa terkonfirmasi atas kecurigaan mereka terhadap praktik-praktik tak sehat dalam proyek infrastruktur.

Abyadi, yang juga mantan Kepala Ombudsman Sumut 2014–2024, menilai kritik warga tidak hanya ditujukan pada Topan semata.