Gubernur Jabar Dukung Razia Terbuka terhadap Pesantren Ilegal: Minta Pemasangan Plang Peringatan

HUKAMANEWS - Fenomena menjamurnya pesantren ilegal di berbagai daerah kini jadi sorotan serius, terutama di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap langkah pemerintah pusat dalam melakukan razia terhadap lembaga pendidikan agama yang tak mengantongi izin resmi.

Dedi menegaskan bahwa razia ini bukan semata demi penegakan aturan, tetapi demi melindungi masa depan anak-anak yang bisa saja menjadi korban praktik penyimpangan berkedok pendidikan agama.

Menurutnya, pesantren ilegal seringkali menyimpan potensi bahaya besar yang luput dari pengawasan, termasuk risiko kekerasan seksual yang menyasar santri di bawah umur.

Baca Juga: Mangkir dari KPK, Khofifah Tetap Akan Diperiksa soal Dana Hibah Jatim, Jadwal Ulang Sudah Disiapkan

Dalam keterangannya di Kota Cirebon, Sabtu (28/6/2025), Dedi menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan lembaga pendidikan tanpa izin.

Sebagian pelaku telah ditangkap, antara lain di Sukabumi dan Kabupaten Bandung, namun jumlah kasusnya disebut bisa mencapai puluhan bahkan ratusan.

Sayangnya, karena melibatkan anak di bawah umur, publikasi kasusnya tidak bisa dilakukan secara terbuka.

Dedi pun menyebut maraknya pesantren tanpa izin sebagai persoalan serius yang tak bisa disepelekan.

Menurutnya, lembaga-lembaga seperti ini kerap memanfaatkan kedok pendidikan agama untuk melakukan eksploitasi terhadap anak-anak.

Oleh karena itu, ia meminta para orang tua lebih waspada dalam memilih tempat pendidikan bagi anak-anak mereka.

Baca Juga: Squid Game Musim 3 Tayang di Netflix, Siapa yang Selamat di Permainan Terakhir?

"Jangan asal percaya pada lembaga yang mengklaim dirinya pesantren. Harus dicek dulu, apakah sudah terdaftar resmi di Kementerian Agama atau belum," tegasnya.

Langkah konkret juga tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi mengaku sudah meminta Kantor Wilayah Kemenag Jabar untuk segera melakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap semua lembaga pendidikan keagamaan yang ada di wilayahnya.