Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut Diselidiki KPK, Gus Yahya Pilih Bungkam

HUKAMANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024 yang terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama.

Penyelidikan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut hal yang sangat sensitif dan menyentuh kehidupan jutaan umat Islam di Indonesia.

Tak hanya itu, kasus ini juga menyeret nama besar di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), karena Yaqut merupakan adik kandung Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya.

Ketika ditanya soal isu tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta pada Selasa malam, Gus Yahya memilih irit bicara.

Baca Juga: Rolls Royce Senilai 2,5 Milyar Itu Terjual, Dananya Untuk Renovasi Rumah Warga Tak Mampu di Makassar

Alih-alih memberikan tanggapan, ia lebih banyak membahas program kerja sama NU dengan pemerintah dalam berbagai bidang.

Gus Yahya menyebut pihaknya tengah memperluas proyek berbasis masyarakat seperti MBG (Mobilisasi Berbasis Gerakan) yang kini sedang dipercepat.

Namun, saat awak media mulai menyinggung soal dugaan korupsi kuota haji dan posisi adiknya dalam kasus tersebut, Gus Yahya langsung menghindar.

Ia hanya menjawab singkat, “Ndak, ndak, saya ndak mau bicara itu,” lalu bergegas meninggalkan lokasi.

Baca Juga: Iran-Israel Kembali Saling Serang Gencatan Senjata Ala Trump Cuma Hitungan Jam Saja

Sikap diam Gus Yahya makin memunculkan pertanyaan, terutama di tengah desakan agar KPK memanggil Yaqut secara resmi untuk diperiksa.

KPK Pastikan Penyelidikan Berjalan

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya telah membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji tahun 2024.

Meski belum banyak informasi yang dibuka ke publik, Asep menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih berada di tahap awal dan dilakukan secara tertutup.

Beberapa pihak juga disebut sudah dimintai keterangan untuk mendalami indikasi adanya penyimpangan dalam pengalokasian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.