12 Jam Diperiksa Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim Sebut Kepatuhan Hukum

HUKAMANEWS — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan apresiasi kepada penyidik Kejagung atas profesionalisme mereka.

Hal ini diungkapkan Nadiem usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Senin, 23 Juni 2025.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Baca Juga: Puan Maharani dan Megawati Kompak Hadiri HUT ke-100 Istri Kapolri Legendaris, Meriyati Roeslani Hoegeng IS, Sekaligus Peluncuran Buku

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kejaksaan. Proses hukum dijalankan dengan menjunjung asas keadilan, transparansi, dan praduga tak bersalah," ujar Nadiem di Gedung Jampidsus, Jakarta.

Ia juga menegaskan kedatangannya dalam pemeriksaan ini sebagai bentuk kepatuhan pada hukum.

"Sebagai warga negara, saya percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar demokrasi dan pemerintahan yang bersih," lanjutnya.

Baca Juga: Semua Perang yang Terjadi Perang Para Bankir, Termasuk yang Dikendalikan Rothschild Lewat Israel untuk Kuasai Iran

Nadiem tiba di Gedung Jampidsus sekitar pukul 09.10 WIB dan keluar pukul 21.00 WIB didampingi kuasa hukumnya.

Kejagung sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Kasus ini mencuat karena dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan tim teknis untuk menyusun kajian pengadaan secara tidak objektif.

Menurut Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kajian teknis diarahkan agar pengadaan difokuskan pada laptop dengan sistem operasi Chrome, meskipun tidak sesuai kebutuhan.

Baca Juga: AS Ketar-Ketir, Minta China Turun Tangan Cegah Iran Tutup Selat Hormuz Demi Selamatkan Pasokan Energi Global

"Pada 2019, uji coba 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom tidak efektif. Tim teknis awalnya merekomendasikan laptop dengan sistem operasi Windows, tapi kajiannya kemudian diganti," jelas Harli.

Dari sisi anggaran, proyek ini menelan dana mencapai Rp9,98 triliun, terdiri dari Rp3,58 triliun dana satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari dana alokasi khusus.***