Respon Rencana Menteri Kebudayaan Bikin Buku Sejarah, PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Berdasar Fakta, Bukan Cerita dari Satu Pihak

HUKAMANEWS - PDI Perjuangan meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan Pemerintah dilakukan dengan benar-benar berdasar pada fakta sejarah.

Bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

"Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Minggu (1/6).

Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi, dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka," ucapnya.

Dalam hal ini, Djarot menyinggung soal perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni, sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.

Baca Juga: Diskon Tarif Listrik Juni 2025 Resmi Berlaku, Ini Syarat dan Daftar Penerimanya

Peringatan Hari Lahir Pancasila disebut sempat dihentikan, setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat pada tahun 1970.

Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni.

"Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan," kata Djarot.

Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025.

Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan, rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan, kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.