Awalnya Cari dan Nantangin Ahok, Giliran PDIP Usul Bentuk Panja BBM, Gerindra Ngotot Tolak, Siapa yang Busuk?

Oleh karena itu, ia mengusulkan Pertamina perlu memanfaatkan berbagai teknologi yang ada saat ini untuk mengurangi potensi kecurangan dan mencegah praktik korupsi di seluruh unit usahanya.

"Kalau perlu, gunakan kecerdasan buatan (AI) agar setiap potensi fraud (kecurangan) dapat terdeteksi sejak dini. Dengan teknologi yang tepat, stok yang kurang atau kejanggalan dalam sistem bisa langsung terlihat sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kawendra juga berpendapat DPR tak perlu membuat panitia kerja (panja) untuk mengawasi penanganan kasus oplos BBM dan korupsi petinggi Pertamina Patra Niaga.

"Kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada penegak hukum yang telah melakukan tugasnya sebaik mungkin. Saat ini, di era Bapak Presiden Prabowo, kami melihat penegakan hukum sangat luar biasa, dan dilakukan dengan optimal," kata Kawendra.

Baca Juga: Videonya Viral Terima Amplop Coklat, Anggota Komisi VI Herman Khaeron Ancam Pembuat Video untuk Hapus, Fitnah!

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memberantas korupsi secara menyeluruh.

"Pak Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi sebaik-baiknya, setegak-tegaknya. Salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah membersihkan dari dalam, serta memberikan catatan-catatan yang memang perlu dirapikan ke depan," sambung Kawendra.

Beberapa hari setelah kasus korupsi beberapa pimpinan Pertamina Patra Niaga terungkap ke publik, Presiden Prabowo Subianto juga beberapa kali memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri ke Istana.

Simon terlihat ada di Istana minggu lalu (5/3) dan hari ini (12/3).

Namun, saat ditemui sejumlah wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Simon memilih bungkam, dan langsung masuk kendaraannya.***