Bersih-Bersih Pertamina! Kejagung Bongkar Korupsi, Khalid Zabidi: Fokus Mafia Migas, Jangan hanya Isu Oplosan

Menurutnya, oplosan BBM hanyalah bagian kecil dari praktik mafia BBM yang lebih besar dan sistematis.

“Masyarakat luas jangan sampai teralihkan perhatiannya, isu pengoplosan BBM itu hanya bagian kecil dari praktik korupsi yang dilakukan oleh mafia BBM selama ini. Kita tetap harus fokus pada isu korupsinya,” tegas Khalid.

Pernyataan Khalid ini menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini bukan hanya soal kualitas BBM yang dicurangi, tetapi lebih dari itu, sistem pengelolaan minyak di Indonesia telah lama dirusak oleh oknum-oknum yang mengeruk keuntungan pribadi.

Baca Juga: Mudik Lebaran 2025 Lebih Hemat! Tiket Pesawat Turun dan Tarif Tol Dapat Diskon, Cek Info Lengkapnya!

Dukungan untuk Prabowo: Momentum Bersih-Bersih Mafia Migas!

Khalid yang pernah menjabat sebagai komisaris anak perusahaan Pertamina menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang mendukung Kejaksaan Agung dalam membongkar jaringan mafia migas.

Menurutnya, ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk benar-benar memberantas korupsi di sektor energi.

“Langkah pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mafia BBM di Pertamina di era Prabowo, yang dilakukan Kejagung, harus dijadikan momentum bersih-bersih dan berantas mafia BBM serta perbaikan tata kelola perusahaan di dalam Pertamina,” ujar Khalid.

Jika mafia migas berhasil diberantas, Pertamina berpotensi menjadi perusahaan energi kelas dunia seperti Aramco atau Shell.

Baca Juga: Pemerintah Bayari Sebagian PPN Tiket Mudik Pesawat, Senang Dong!

Reformasi dalam tubuh BUMN ini bukan hanya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

Pertamina Harus Bertanggung Jawab, KemenBUMN Harus Bertindak!

Kasus korupsi ini berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap Pertamina.

Masyarakat merasa dirugikan bukan hanya karena kerugian negara yang fantastis, tetapi juga karena dugaan pengoplosan BBM yang menyebabkan mereka harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar berkualitas rendah.

Khalid mendesak Kementerian BUMN untuk segera mengambil tindakan tegas.