Radio Republik Indonesia Tidak Akan Lakukan Pengurangan Pegawai, Ditengah Keterbatasan Anggaran

HUKAMANEWS - Kepala LPP RRI Semarang Atik Hindari, menegaskan RRI Semarang tetap mengutamakan pelayanan public melalui siaran yang berkualitas. Baik di Programa 1, 2 dan 4. Hal ini sekaligus menjawab persoalan efisiensi anggaran yang santer diberitakan.

Pihaknya menyebut tetap berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran. Meskipun diakui ada dampak namun hal itu tidak terlalu signifikan dan dapat diatasi dengan baik.

“Saat ini kami tetap menyiarkan Pro 4 RRI melalui streaming dan RRI Digital, sesuai dengan tantangan jaman saat ini yang serba digital,” jelasnya, menjawab pertanyaan media, Senin 10 Februari 2025, di kantornya.

Baca Juga: Hadapi Iran Kamis Besok, Pelatih Timnas U20 Indra Sjafri Genjot Pemain Matangkan Taktik Jelang Laga Perdana Piala Asia U20 di China

Ia mengatakan bahwa siaran pro 4 RRI Semarang tetap dapat dinikmati melalui streaming di rri.co.id. atau di aplikasi RRI Digital. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman, untuk mengoptimalkan penggunaan tehnologi digital dalam menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas siaran.

“Kalau soal tidak siaran (Pro 4) itu tidak benar, kami tetap siaran. Kan sudah lama kita itu siaran di jalur terrestrial frekuensi radio dan streaming,” imbuhnya.

Ia mengatakan langkah efisiensi yang dilakukan Pemerintah menurutnya tidak menjadi kendala besar. Justru dibalik itu, lanjutnya, ini akan menjadi pecut kreativitas bagi angkasawan/angkawati RRI berinovasi ditengah keterbatasan anggaran.

Baca Juga: Harga Samsung Galaxy Tab S9 Series Februari 2025 Turun? Cek Spesifikasi dan Keunggulannya Sebelum Beli!

Ditanya soal pengurangan pegawai pengisi siaran, Atik sapaan akrabnya, mengatakan tidak melakukannya. Ia menyebut masih ada alokasi anggaran untuk membayar para pengisi siaran, yang menjadi skala prioritas. Jadi RRI Semarang tetap siaran sesuai tupoksi secara optimal. 

“Sangat tidak bijak disaat seperti ini, saya melakukan penghentian kontrak kerja. Tidak perlu gusar, karena ini (efisiensi) dialami oleh semua Kementerian/Lembaga dan memang kita mesti mendukung kebijakan Pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif,” pungkasnya.