Ada 'Raja Kecil' di Pemerintahan? Presiden Prabowo Didesak PDIP untuk Bongkar Sosoknya, Diduga Melawan Efisiensi Anggaran!

HUKAMANEWS - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran negara.

Namun, langkah ini disebut mendapat perlawanan dari pihak tertentu yang ia sebut sebagai 'raja kecil'.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mendesak Presiden untuk membuka identitas sosok tersebut agar publik mengetahui siapa yang menghambat kebijakan penghematan.

Desakan ini muncul di tengah upaya pemerintah dalam memberantas praktik pemborosan dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat.

Baca Juga: Murah Tapi Gahar! Vivo Y28 vs Samsung Galaxy M15 5G, Mana yang Paling Cocok Buat Kamu? Ini Perbandingannya!

Prabowo sebelumnya menyinggung adanya pihak-pihak yang menentang kebijakan penghematan anggaran dalam Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya. Ia menegaskan bahwa semua pengeluaran yang tidak perlu harus dihentikan.

"Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan," tegasnya.

Pernyataan Prabowo ini lantas memunculkan spekulasi mengenai siapa pihak yang dimaksud. Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta agar Presiden mengungkap secara terbuka siapa sosok 'raja kecil' yang berusaha menghambat kebijakan tersebut.

Menurutnya, transparansi sangat penting agar publik mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi.

Baca Juga: Diskon Gila! POCO X6 Pro 5G Jadi HP Flagship Termurah, Performa Kencang dan Baterai Awet, Masih Mau Nunggu?

"Presiden harusnya langsung sebut saja kalau menurut saya. Enggak perlu sebut nama pun, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa. Kan harusnya problem seperti ini diselesaikan, bukan sekadar disampaikan ke publik," ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Kritik Deddy ini menyoroti pentingnya tindakan konkret dalam menyikapi pihak yang menentang efisiensi anggaran.

Menurutnya, jika ada pejabat atau kelompok tertentu yang menghambat kebijakan penghematan, Presiden harus mengambil langkah tegas.

Penghematan anggaran dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan keuangan negara digunakan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Luar Biasa, Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, RRI Semarang Berhenti Siaran Konvensional Pertama Kalinya Dalam Sejarah