Trans Jogja dan Trans Metro Dewata Resmi Berhenti Beroperasi, Salah Siapa

HUKAMANEWS - Isu global dunia, yakni perubahan cuaca (climate change) mendorong transportasi umum menjadi penentunya. Subsidi transportasi umum adalah janji Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming dalam kampanye Pilpres 2024 lalu yang belum direalisasi.

Belum juga terealisasi, berita duka, datang dari sektor transportasi, dimana Trans Jogja dan Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024, 

Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijawarno, hal ini lantaran bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara Pemprov. Bali dan Pemprov. DI Yogyakarta juga tidak mengambil alih operasi untuk menganggarkan operasional berikutnya. 

Baca Juga: Muhammad Said Didu Tanggapi Sinis Keputusan MK yang Kabulkan Permohonan Pengujian Presidential Threshold. Masih Percaya Hakim?

Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Mei 2023), subsidi tahun 2020 sebesar Rp 56.945.323.124 di lima kota, tahun 2021 (Rp 292.706.018.283, 10 kota), tahun 2022 (Rp 550.064.913.040, 10 kota) dan tahun 2023 (Rp 625.674.514.459, 10 kota). Tahun 2024 dianggarkan sekitar Rp 500 miliar.

"Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum. Jumlah angkutan umum semakin tahun semakin berkurang. Banyak kota yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Terlebih sejak tahun 2005, awal revolusi sepeda motor yang mudah didapat, masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum. Selain lebih murah, juga lebih efektif dalam bermobilitas," kata Djoko, dalam penjelasannya, Jumat, 3 Januari 2025, di Semarang.

Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang kini cenderung terus menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi. 

Baca Juga: Jokowi Terseret Laporan OCCRP: Apa Dampaknya Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

Beberapa Pemda juga sudah memberikan subsidi atau insentif terhadap angkutan umum. Cuma sayangnya tidak berlanjut pada kepemimpinan berikutnya.  

"Sangat disayangkan, karena sesungguhnya, menyelenggarakan angkutan umum di daerah lebih tergantung dari kemauan politik kepala daerah. Memang fiskal di daerah rendah (kecuali Kota Jakarta), namun kalau ada kemauan politik, pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah Pusat juga harus memberikan stimulan awal atau bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Umum bagi daerah yang sudah secara mandiri menyelenggarakan angkutan umum.," tutup Djoko Setijawarno.