“Sebagai warga negara yang taat hukum, kami menghormati keputusan KPK. PDIP selalu menjunjung supremasi hukum,” ujar Hasto, Kamis (26/12/2024).
Namun, Hasto menegaskan bahwa dirinya dan partainya akan melawan jika kriminalisasi ini hanya bertujuan untuk melemahkan oposisi.
Dia mengklaim telah menyiapkan bukti kuat untuk mengungkap adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah elite politik.
Baca Juga: Kementerian Agama Pastikan Ongkos Ibadah Haji 2025 Turun Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Larangan Bepergian
KPK telah melarang Hasto dan Ketua DPP PDI-P Yasonna H Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
Keputusan ini diambil untuk memastikan keduanya tetap berada di Indonesia guna mempermudah proses penyidikan.
“KPK butuh keberadaan mereka untuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (25/12/2024).
Momen yang Ditunggu Publik
Hasto dikabarkan sedang menunggu waktu yang tepat untuk merilis video-video tersebut.
Jika benar terjadi, pengungkapan ini berpotensi mengguncang dunia politik Indonesia dengan daya ledak informasi yang tak main-main.
Publik kini menantikan apakah Hasto benar-benar akan membuktikan pernyataannya atau justru menjadi bagian dari drama politik yang tak berujung.
Apakah ini strategi politik atau langkah nyata melawan kriminalisasi? Hanya waktu yang akan menjawab.***
Artikel Terkait
Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, Siaga 98: Jangan Ajak Politik, Fokus Hukum Aja!
Dijadikan Tersangka Hasto Siapkan Puluhan Video yang Isinya Mencengangkan dan Menggemparkan, Dugaan Keterlibatan Petinggi Negara dalam Kasus Korupsi
Hasto Sudah Terima Ancaman, Jika Jokowi dan Keluarga Dipecat dari PDIP, Sekjen PDIP Itu Bakal Dijadikan Tersangka oleh KPK
Siap Bantu Hasto, Connie Sebut Punya Dokumen Penting yang Disimpan di Rusia, Bakal Jadi Bom Waktu Bagi Lawan Hasto!
Meski Ada Kasus Hukum yang Menjerat Hasto Kristiyanto, DPC PDIP Surakarta Siap Amankan Kongres PDIP 2025 dari Berbagai Gangguan