Jika Terbukti Secara Hukum Akun Fufufafa Milik Gibran, Beranikah DPR Makzulkan Gibran Tak Layak Jadi Wapres?

HUKUMANEWS - Ahli tata negara dari Universitas Andalas menilai kasus fufufafa paling menarik.

Karena secara moralitas ada pembohongan yang dilakukan secara terbuka di ruang publik.

"Kasus fufufafa ini yang menarik secara moral, dia (Gibran) mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun."

"Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran dan kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka," ujarnya dikutip dari YouTube Karni Ilyas, Senin (7/10).

Menurut Feri, ia akan lebih menghormati kalau betul-betul Gibran mengatakan jujur.

Baca Juga: Advan XPlay, Handheld Gaming PC Murah dengan Performa Gahar, Bisa Main Game Berat di Mana Saja! Gamers Wajib Tahu!

"Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co pilot negara ini, saya minta maaf, maklumi betapa mudanya saya ketika itu," katanya.

Dengan kejujuran dan keberanian Gibran berterus terang, mungkin semua akan respek.

"Nah ini kemudian membantah, saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik gratis tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Cheto welo welo (sudah jelas) itu gratifikasi dan KPK masih bela," kata Feri.

"KPK bilang karena ini fasilitas negara maka bisa dikonversi dengan penggantian uang. KPK juga imoral bagaimana mungkin private jet dikatakan fasilitas negara hanya demi membela anak presiden."

Baca Juga: 7 HP 3 Jutaan Terbaik 2024 yang Bikin Dompet Aman Tapi Tetap Mewah!

"Gak boleh hukum yang berlaku hukum kemudian karena jabatan diberikan keistimewaan, apa yang dijadikan syarat seorang presiden dan atau wakil presiden, tidak boleh cacat etika dan moral baik menurut agama masyarakat dan lain lain. Jika itu terjadi dia akan bisa diimpeach," terang Feri.

Menurutnya, kalau benar akun fufufafa itu adalah Gibran lalu disangkal oleh Gibran sendiri dan terbukti secara hukum, bagaimana bisa kita punya wakil presiden yang berbohong.

"Berbohong di depan ratusan juta, dua ratusan juta warga negara Indonesia, anak anak kecil kita meihat, begini caranya jadi wakil presiden bohong saja di depan publik," kata Feri.