Publik Geger! Budi Gunawan Disebut Bakal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Dekat dengan Megawati, Publik Resah atau Mendukung?

HUKAMANEWS - Rumor yang beredar baru-baru ini membuat publik heboh. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, dikabarkan bakal mendapat kursi empuk di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tentu saja, berita ini langsung memicu sorotan besar dari berbagai kalangan. Banyak yang mendukung, tapi ada juga yang khawatir dengan isu ini.

Apalagi, Budi Gunawan dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan.

Baca Juga: Viral! Hotman Paris Beraksi, TKI Kamboja Minta Tolong! Kemanusiaan Di Mana, Menlu dan DPR Diam Aja?

Nama Budi Gunawan bukanlah nama asing di dunia politik. Selain menjabat sebagai Kepala BIN, ia pernah menjadi ajudan Megawati saat beliau menjabat sebagai presiden.

Kedekatannya dengan Megawati membuat banyak spekulasi muncul, terutama ketika nama Budi Gunawan dikaitkan dengan kemungkinan masuk kabinet baru Prabowo-Gibran.

Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi soal susunan kabinet.

Baca Juga: Samsung Rilis Galaxy Watch FE LTE, Jam Tangan Pintar dengan Konektivitas Lebih Mandiri

Bahkan, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku belum mengetahui kebenaran rumor ini.

"Kami masih mempertimbangkan beberapa nama," ujarnya saat ditanya soal posisi Budi Gunawan dalam kabinet mendatang.

Reaksi publik pun beragam. Ada yang mendukung penuh Budi Gunawan sebagai calon menteri, melihat pengalaman dan track record-nya yang mumpuni.

Baca Juga: Hadapi Bahrain dan China, Pengambilan Sumpah Mees Hilgres dan Eliano Reijnders Jadi WNI Dipercepat Erick Thohir

Namun, ada juga yang meragukan independensi BIN jika Budi Gunawan benar-benar masuk kabinet.

Apalagi, BIN adalah lembaga intelijen yang seharusnya netral dan tidak terpengaruh oleh politik praktis.

Kekhawatiran ini tak sepenuhnya tidak berdasar. BIN memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara, dan jika Kepala BIN aktif masuk ke kabinet, dikhawatirkan ada kepentingan politik tertentu yang akan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.