Kaesang Batal Diperiksa, Picu Kontroversi hingga Pertanyakan Posisi KPK, Netral atau Tunduk pada Kekuasaan?

HUKAMANEWS - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan pemeriksaan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi ( Joko Widodo ), memicu kontroversi dan spekulasi publik.

Banyak yang bertanya-tanya apakah lembaga anti-korupsi KPK tersebut benar-benar independen dalam menegakkan hukum atau justru tunduk pada pengaruh kekuasaan.

Kaesang awalnya dijadwalkan untuk diperiksa oleh KPK terkait dugaan penggunaan jet pribadi.

Baca Juga: Wanti-wanti Gerakan Atheis, Pembenci Ulama dan Para Habaib, UAS Lantang Minta Tunjukkan Ponpes Pembenci Ulama dan Habib

Namun, pembatalan ini menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan.

Menurutnya, keputusan KPK tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap independensi lembaga penegak hukum.

"KPK seharusnya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, dan keputusan ini justru memperlihatkan bahwa ada intervensi kekuasaan," ujar Yusak tegas.

Baca Juga: Pemilik Kucing Wajib Tahu! Pentingnya Natrium dalam Makanan Kucing!

Keputusan ini pun membuat banyak pihak bertanya, apakah KPK benar-benar bebas dari intervensi politik, atau apakah pengaruh Jokowi sebagai Presiden berperan dalam keputusan tersebut.

“Publik pasti mempertanyakan, apakah ini pertanda adanya pengaruh besar dari Jokowi sehingga anaknya tidak diperiksa oleh KPK? Ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum,” tambahnya.

Meski Kaesang bukan seorang penyelenggara negara, pembatalan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah yang tidak wajar.

Baca Juga: Gara-gara Kepancing Andi Arief, Netizen di Akun X Akhirnya Bongkar dan Pastikan Pemilik Akun Fufufafa Adalah Gibran

Yusak melihat bahwa kasus ini bisa menjadi bukti bahwa ada celah dalam undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga pejabat untuk terhindar dari jeratan hukum.

"Alasan KPK bahwa Kaesang bukan pejabat negara tidak bisa diterima begitu saja. Justru, ini bisa menjadi pintu masuk bagi keluarga pejabat untuk lepas dari jeratan hukum di masa depan. Apakah kita akan terus membiarkan pola gratifikasi beralih ke anak atau keluarga pejabat?" tanyanya.

Yusak juga menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap Kaesang demi menjaga marwah dan integritas Presiden Joko Widodo.