Reza Rahadian Blak-Blakan Orasi di Gedung DPR Terkait RUU Pilkada: MK Diabaikan, Ini Demokrasi Dibegal, Saya Tidak Bisa Diam Lagi!

HUKAMANEWS – Tak disangka, aktor ternama Reza Rahadian memutuskan untuk turun ke jalan dan mengkritisi langsung tindakan DPR RI.

Di tengah hiruk-pikuk politik, Reza Rahadian, yang dikenal sebagai bintang film berprestasi, mengejutkan banyak pihak dengan orasinya di depan Gedung DPR.

Reza Rahadian menyoroti sikap DPR yang dianggapnya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia untuk Pilkada 2024.

Baca Juga: Demonstran Bergemuruh, Anggota DPR Kabur, Simak Drama dan Penundaan Pengesahan UU Pilkada yang Memicu Gelombang Protes Besar

Keberanian Reza dalam menyuarakan ketidakpuasan ini menjadi topik hangat dan kontroversial di jagat media sosial.

Reza Rahadian, yang biasanya jauh dari sorotan politik, kini berada di pusat perhatian publik.

Dalam orasinya, Reza mengungkapkan ketidakpuasan mendalamnya terhadap sikap DPR yang dianggapnya mencederai prinsip demokrasi.

Baca Juga: Komika Geruduk DPR Terkait RUU Pilkada, Rigen Rakelna: Ketika pejabat mulai melawak, saatnya komedian yang melawan!

"Saya hadir di sini karena saya tidak bisa lagi diam. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi," ujarnya dengan penuh semangat di atas mobil orasi.

Reza, yang selama ini memilih untuk tetap berada di luar ranah politik, mengaku terpaksa turun ke jalan setelah putusan MK yang dianggapnya sangat penting, malah diabaikan oleh DPR.

“Selama ini, saya cenderung berhati-hati dalam mengambil sikap politik. Saya tidak pernah ikut campur dalam kontestasi politik, entah itu pemilihan Presiden atau Pilkada. Namun, kali ini saya merasa terpaksa harus bersuara,” tambahnya.

Baca Juga: Ribuan Massa Goyang Gedung DPR: Tolak RUU Pilkada, Politisi Dipanasin Massa dan Komika, Suara Rakyat Bukan untuk Dijual!

Penegasan Reza Rahadian Terhadap Putusan MK

Dalam orasinya, Reza Rahadian menegaskan bahwa putusan MK harus dihormati dan diterima sebagai keputusan final.

Ia menilai tindakan DPR yang tidak mematuhi keputusan tersebut sebagai bentuk “pembegalan” dan “penjegalan” terhadap demokrasi di Indonesia.