DPR Desak PPATK, Cak Imin Minta Transparansi Judi Online dan Revolusi Sistem Siber

HUKAMANEWS - Maraknya kasus judi online yang melibatkan berbagai kalangan di Indonesia telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan transparan dalam mengungkap semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Masalah judi online di Indonesia kini semakin mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari para pejabat tinggi di DPR.

Baca Juga: Wow! Camat Bogor Selatan Syok Perputaran Uang Judi Online Capai Rp 349 Miliar, Masyarakat Diimbau Stop Main Judi!

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin, menyatakan keprihatinannya atas maraknya iklan judi online yang muncul di halaman depan situs internet.

Menurutnya, ini adalah tanda bahwa sistem keamanan siber di Indonesia masih sangat lemah dan perlu segera direvolusi.

Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah harus segera merevolusi sistem siber di Indonesia.

Baca Juga: DPR Tantang PPATK, Bongkar Semua Pemain Judi Online di Eksekutif dan Yudikatif, Jangan Cuma Legislatif!

"Hampir setiap saat mendengar berita judi online, korbannya semakin banyak. Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024 dikutip dari Antara.

Menurut Cak Imin, keberadaan judi online semakin meresahkan masyarakat.

Ia menyerukan perlunya pelacakan dan penghapusan semua konten serta situs judi online secara sistematis.

Ia juga menekankan pentingnya menutup semua celah yang masih terbuka dalam sistem keamanan siber Indonesia.

Cak Imin berpendapat bahwa pemerintah tidak cukup hanya memburu pengguna judi online.

"Enggak cukup hanya memburu penggunanya, mereka enggak mungkin berjudi kalau tidak ada wadahnya. Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya," tegasnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan lebih dari 1.000 wakil rakyat di DPR hingga DPRD yang terlibat dalam judi online.