HUKAMANEWS – Sidang Umum PBB 2025 kembali menjadi sorotan dunia setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyinggung langsung pidato pro-Palestina Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Momen ini terjadi pada Jumat, 26 September 2025 waktu New York, ketika Netanyahu menjadi kepala negara pertama yang berbicara di hari keempat forum tahunan tersebut.
Dalam pidatonya yang berdurasi sekitar 40 menit, Netanyahu mencoba membangun narasi pembelaan atas operasi militer Israel di Gaza, sembari melontarkan komentar yang mengacu pada pidato lantang Prabowo tiga hari sebelumnya.
Namun, pidato Netanyahu tidak berlangsung mulus.
Aula PBB sempat hening dengan kursi kosong akibat sejumlah delegasi memilih walk out sebagai bentuk protes, sementara di luar gedung PBB, massa pro-Palestina mengepung area dengan seruan “Free Palestine” dan tuntutan agar Netanyahu ditangkap.
Ketegangan pun makin terasa ketika Netanyahu mengaitkan ucapannya dengan pernyataan Prabowo.
“Saya mencatat, seperti yang saya yakin Anda juga, kata-kata penyemangat yang diucapkan di sini oleh Presiden Indonesia. Ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar, dan ini pertanda besar akan apa yang terjadi nanti,” ujarnya seperti dikutip Times of Israel, Sabtu, 27 September 2025.
Tawaran Prabowo: Solusi Dua Negara
Dalam pidatonya pada Selasa, 23 September 2025, Presiden Prabowo menegaskan kembali sikap Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
“Untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan berdaulat, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel,” ucapnya.
Baca Juga: Mengurai Alasan Inggris Akui Palestina yang Memicu Ketegangan dengan Israel
Prabowo menyebut pendekatan itu bukan hanya soal diplomasi, tetapi jalan menuju perdamaian sejati di kawasan Timur Tengah.
“Dengan cara itu, kita akan mendapatkan perdamaian yang sejati. Tak ada lagi kebencian, tak ada lagi kecurigaan,” imbuhnya sambil menghentak podium.
Sikap ini dinilai sebagai langkah berani, karena Indonesia menempatkan posisi unik: mendorong pengakuan kedaulatan Palestina, namun sekaligus membuka ruang pengakuan terhadap Israel bila syarat tersebut dipenuhi.