Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, dalam periode Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade Kuswara Kunang diduga rutin meminta ijon proyek melalui HM Kunang.
Nilai suap ijon proyek yang disalurkan mencapai sekitar Rp9,5 miliar, sementara total dugaan gratifikasi menyentuh angka Rp14,2 miliar.
“Dalam praktiknya, HMK berperan sebagai perantara karena memiliki kedekatan langsung dengan Bupati,” kata Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
KPK juga mengungkap fakta bahwa HM Kunang beberapa kali meminta jatah uang secara langsung kepada pihak swasta tanpa sepengetahuan anaknya.
Relasi kuasa ini menjadi sorotan penting dalam kasus korupsi Bupati Bekasi.
Secara struktural, jabatan kepala desa tidak berada dalam garis komando bupati.
Namun secara sosial dan politik, posisi HM Kunang sebagai ayah sekaligus tokoh lokal membuatnya dipercaya dan ditakuti oleh para kontraktor.
Rekam jejak HM Kunang juga memperlihatkan akumulasi aset yang signifikan.
Ia diketahui memiliki lahan hampir dua hektare yang semula berupa persawahan dan kemudian dikembangkan menjadi kompleks hunian keluarga.
“Tanah sawah itu luasnya hampir dua hektar, sekarang sudah dibangun rumah untuk anak-anak,” ungkapnya dalam satu wawancara terdahulu.
Kepemilikan aset ini kerap dipandang sebagai hasil kerja keras dan jaringan sosial yang panjang.
Namun dalam konteks kasus korupsi Bupati Bekasi, aset dan pengaruh tersebut kini menjadi bagian dari penyelidikan aliran dana dan gratifikasi.
Karier politik Ade Kuswara Kunang sendiri tidak bisa dilepaskan dari peran sang ayah.
Selama puluhan tahun menjabat kepala desa, HM Kunang membangun basis dukungan yang kuat di wilayah Cikarang Selatan.
Basis inilah yang disebut-sebut menjadi fondasi kemenangan Ade Kuswara hingga menduduki kursi Bupati Bekasi periode 2024–2029.