HUKAMANEWS - Polisi wanita atau Polwan kembali menjadi sorotan setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri mendorong penempatan Polwan di jabatan strategis Polri.
Kebijakan ini muncul di tengah mutasi besar-besaran 1.086 personel Polri yang dilakukan sepanjang Desember 2025.
Langkah tersebut dinilai sebagai jawaban atas tuntutan publik akan layanan kepolisian yang lebih humanis, khususnya dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
Dorongan agar Polwan menempati posisi penting bukan sekadar soal representasi gender, melainkan bagian dari reformasi struktural Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Starlink Router Mini Gratis, Strategi SpaceX Jaga Kualitas Internet Satelit untuk Pengguna Lama
Komisi Percepatan Reformasi Polri mencatat, mutasi dan rotasi jabatan pada Desember 2025 dilakukan melalui lima surat telegram yang menyentuh berbagai level kepemimpinan.
Salah satu poin krusial dalam rotasi tersebut adalah pembukaan ruang yang lebih luas bagi Polwan untuk mengisi jabatan strategis, mulai dari Wakil Kepala Kepolisian Daerah hingga Direktur di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penempatan Polwan di posisi kunci memiliki dasar kebutuhan layanan publik.
Ia menilai masyarakat, terutama korban kekerasan berbasis gender, membutuhkan pendekatan yang lebih empatik dan sensitif.
“Mudah-mudahan ini bisa menjawab harapan masyarakat yang memang harus diberikan layanan khusus, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Polwan,” ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan di Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Pernyataan tersebut memperkuat arah reformasi Polri yang selama ini dikritik terlalu maskulin dan berjarak dengan korban.
Dalam banyak kasus kekerasan seksual dan perdagangan orang, kehadiran Polwan terbukti meningkatkan keberanian korban untuk melapor.
Sejumlah nama Polwan dipercaya mengisi jabatan strategis di berbagai wilayah.
Brigjen Sulastiana dipercaya sebagai Wakapolda Papua Barat, menandai posisi kepemimpinan tinggi yang kini mulai terbuka bagi Polwan.